Pendistribusian Pupuk Bersubsidi, Anita Lubis: Forkopimda Harus Terlibat

Kitakini.news -Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Hj Anita Lubis menekankan pentingnya pengawasan ketat dilakukan saat pendistribusian 519.767 Ton pupuk bersubsidi untuk Sumut di Tahun 2025 oleh pemerintah.

Baca Juga:

• Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Bahas Keamanan
• Mahasiswa UINSU Unjuk Rasa di DPRD Sumut Tuntut Efisiensi Anggaran dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
• PSDS Deli Serdang Amankan Tempat di Liga 3 Musim 2024/2025 Usai Kalahkan Persikab Bandung 3-1

"Distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran adalah masalah serius yang berdampak langsung pada hasil panen petani. Jika ingin swasembada pangan tercapai, pendistribusian pupuk harus dikawal hingga ke tingkat lapangan," tegas Anita kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (3/1/2025).

Hal ini disampaikan Anita Lubis merespon pendistribusian pupuk bersubsidi untuk Sumut yang mendapatkan alokasi 519.767 Ton di 2025.

Dari 519.767 Ton pupuk bersubsidi tersebut, 224.716 Ton Urea, sementara alokasi tahun lalu 212.943 Ton. Kemudian, NPK sebanyak 251.568 Ton, sedangkan 2024 sebanyak 223.888 Ton.
NPK khusus Kakao pada 2025 sebanyak 5.423 Ton, tahun 2024 sebanyak 5.979 Ton.Pupukorganik 2025 sebanyak 36.026 ton, 2024 sebanyak 3.124 ton.

Anita mengungkapkan, persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak tepat selama beberapa tahun terakhir menjadi masalah dan menghambat produktivitas hasil panen para petani.

"Untuk itu, pengawasan ketat harus dilakukan guna memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi ini benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan," imbuh Wakil Rakyat yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini.

Anita juga menekankan bahwa pentingnya peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawasi program pemerintah ini.

Menurutnya, pengawasan lapangan menjadi kunci untuk memastikan petani yang memiliki lahan dan membutuhkan pupuk mendapat haknya.

"Banyak kasus petani yang seharusnya menerima pupuk malah tidak terdata, sementara yang tidak memiliki lahan tetap masuk daftar penerima. Proses check and balance harus diperketat," cetusnya.

Anita juga optimis bahwa dengan distribusi yang tepat, produktivitas padi yang sebelumnya 7 ton per Hektar dapat meningkat menjadi 11 ton per Hektar.

Tak hahya itu, Anita juga meminta media berperan aktif dalam pengawasan untuk menjamin transparansi distribusi.

"Peran media juga penting untuk pengawasan. Sehingga pendistribusian ini terbagi merata dan petani kita bisa mendapatkan hasil panen yang baik dan hidup lebih sejahtera," pungkasnya. (**)