DPR-RI Sahkan RUU TNI, Ini Perubahan Penting yang Disepakati

Beberapa perubahan signifikan tercatat dalam RUU TNI yang baru ini. Salah satunya adalah Pasal 3 yang mengatur kedudukan TNI tetap berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sementara itu, strategi pertahanan dan dukungan administrasi terkait perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Baca Juga:

• Sofyan Tan Soroti Delapan Poin Penting dalam RUU Sisdiknas, Fokus pada Kesejahteraan Guru dan Kurikulum yang Konsisten
• Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina: Mangihut Sinaga Apresiasi Ketegasan Kejaksaan Agung, 9 Tersangka Diungkap
• Rapidin Simbolon Serukan Penjagaan Hutan Guna Cegah Bencana Longsor dan Banjir Bandang Susulan

Perubahan lainnya tercermin dalam Pasal 7 yang memperluas cakupan tugas pokok TNI. Dari sebelumnya 14 tugas, kini TNI memiliki 16 tugas pokok. Dua tugas baru yang ditambahkan adalah membantu menanggulangi ancaman siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Pada Pasal 47, perubahan juga mencakup penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Jika sebelumnya hanya ada 10 bidang jabatan, kini jumlahnya bertambah menjadi 14. Namun, jabatan sipil ini hanya dapat diisi berdasarkan permintaan kementerian atau lembaga tertentu dan harus tunduk pada ketentuan serta administrasi yang berlaku. Jika seorang prajurit ingin mengisi jabatan sipil, ia harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Perubahan besar lainnya terdapat pada Pasal 53 yang mengatur perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI di berbagai tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama kini diperpanjang menjadi 55 tahun, sementara perwira hingga pangkat kolonel dapat pensiun hingga usia 58 tahun. Untuk perwira tinggi, khususnya bintang empat, masa dinas dapat diperpanjang hingga usia 63 hingga 65 tahun. Sebelumnya, batas usia pensiun bagi perwira adalah 58 tahun dan untuk bintara serta tamtama adalah 53 tahun.

Ketua Komisi I DPR-RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa perubahan undang-undang ini tetap mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Pengesahan RUU TNI ini juga disaksikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoesddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Keuangan.