Thailand Kurangi Masa Bebas Visa dari 60 Hari Jadi 30 Hari untuk Cegah Bisnis Ilegal

Keputusan ini muncul setelah asosiasi hotel lokal dan pengusaha perjalanan mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang penyalahgunaan masa tinggal bebas visa. Sejak Juli 2024, warga negara dari 93 negara diizinkan memasuki Thailand tanpa visa dengan masa tinggal maksimal 60 hari. Namun, aturan ini dinilai rentan dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal.

Baca Juga:

• Polda Sumut Sita Truk Bermuatan 4 Ton Mangga Impor Ilegal dari Thailand
• Thailand Luncurkan Program Pariwisata "Bayar Setengah", Warganya Bisa Liburan Murah
• Kirana Larasati Oplas di Thailand karena AI

Meskipun kebijakan pengurangan masa tinggal bebas visa telah disetujui secara prinsip oleh berbagai kementerian Thailand, tanggal resmi pelaksanaannya belum dikonfirmasi. Nantinya, wisatawan yang ingin tinggal lebih dari 30 hari harus mengajukan visa lain sesuai kebutuhan mereka.

Opsi Visa yang Tersedia

Beberapa pilihan visa yang dapat diajukan meliputi:

Visa Turis (TR): Untuk kunjungan turis biasa.

Visa Turis Multiple-Entry (METV): Memungkinkan pemegang visa masuk dan keluar Thailand beberapa kali dalam periode tertentu.

Visa Turis Khusus (STV): Saat ini dihentikan sementara.

Visa Elite Thailand: Ditujukan bagi mereka yang ingin tinggal jangka panjang dengan fasilitas eksklusif.

Visa Penduduk Jangka Panjang: Untuk tinggal dalam waktu yang lebih lama.

Selain itu, tersedia juga visa Non-imigran dalam kategori O-A (untuk pensiunan) dan B (untuk bisnis). Wisatawan disarankan untuk memeriksa jenis visa yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan mengajukan permohonan perpanjangan masa tinggal jika diperlukan.

Dampak Kebijakan

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan keamanan nasional. Meski demikian, langkah ini mungkin akan memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, terutama mereka yang terbiasa memanfaatkan masa tinggal bebas visa untuk liburan panjang.

Thailand, sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Asia Tenggara, terus berupaya menyeimbangkan antara menarik minat wisatawan dan menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan dalam negeri. Kebijakan baru ini menjadi langkah preventif untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal.